Guru Non ASN Berharap Pengakuan Ditingkat Pusat

Kejoramuria.com, Para guru tidak tetap (GTT), K2 dan penjaga berharap tentang kesejahteraan dan nasib tenaga pendidik non ASN menggelar audiensi dengan Plt Bupati Kudus HM Hartopo di Pringgitan Pendopo Kudus. Mereka mengharap Pemerintah kabupaten Kudus memberikan support dalam upaya mendapatkan pengakuan dan hak-haknya di tingkat pusat. Demikian diungkapkan Susanto, koordinator GTT Kudus.

“Maksud dan tujuan kedatangan kami untuk mengharapkan dukungan dari bapak Plt Bupati Kudus dalam upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat akan status kami, mengingat kami membutuhkan kesejahteraan yang layak”, kata Susanto.

Pernyataan itu langsung ditanggapi oleh Plt Bupati Kudus HM Hartopo. Pihaknya akan mengupayakan secara optimal untuk mendukung perjuangan guru non ASN agar mendapat pengakuan di tingkat pusat.

“Pemerintah Kabupaten Kudus akan mendukung penuh langkah-langkah yang akan dilakukan para tenaga pengajar non ASN dalam upaya mendapatkan pengakuan status dari pemerintah pusat, semoga upayanya mendapat kelancaran dan keberhasilan”, jawab Hartopo.

Hartopo juga akan menerapkan kebijakan dari daerah lain yang dijadikan acuan untuk mendukung penetapan status tenaga pengajar non ASN Dimata pemerintah pusat.

“Silahkan panjenengan melakukan studi banding ke daerah lain, jika ada kebijakan disana yang telah berjalan untuk mendukung status tenaga pengajar non ASN, maka kami akan kaji dan hasilnya akan kami terapkan di Pemerintah kabupaten Kudus” jelasnya.

Sementara itu, Jayadi perwakilan komunitas penjaga sekolah juga mengharapkan agar nasibnya juga dipikirkan oleh pemerintah kabupaten Kudus seperti halnya tenaga pengajar non ASN, dirinya mengharap akan tunjangan kesejahteraan seperti yang didapatkan oleh tenaga pengajar non ASN yang mendapatkan program dari tunjangan kesejahteraan guru swasta (TKGS).

“Kami selaku perwakilan penjaga sekolah juga mengharapkan perhatian dari pemerintah kabupaten Kudus agar dapat dibantu mendapatkan kesejahteraan layaknya para guru non ASN yang mendapatkan tunjangan dari program TKGS”, harapnya.

Hartopo menambahkan bahwa program TKGS telah dianggarkan untuk guru swasta.

“Keberadaan APBD kita sudah sangat transparan. Jika pendapatan asli daerah (PAD) kita bisa bertambah dari sektor investasi, nantinya akan menambah kuota TKGS dan penjaga sekolah. Namun dalam kondisi saat ini, karena terjadinya refocusing atau pengurangan anggaran maka blm bisa, mungkin tahun depan dapat kita anggarkan selepas situasi pandemi yang kita hadapi saat ini ,” pungkasnya.(fya)