POJOK DISKUSI

Name

Desember 5, 2022

MEDIA ONLINE WARGA JATENG BERITANYA WARGA JAWA TENGAH

PENGGUNAAN DAN ALOKASI DBHCHT 2022

Kudus-cakrajateng.com-Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentasi tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan, Cukai Hasil Tembakau merupakan pungutan yang dikenakan atas barang kena cukai berupa hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pasal 2 menyebutkan lima hal program yang dapat didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yakni; Peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kenai cukai illegal.

Baca juga  Hartopo : Wujud Sinergi Bersama Dalam Pemenuhan Fasilitas Kesehatan

Besaran DBHCHT selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan peraturan tersebut alokasi DBHCHT untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp3.870.600.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang dibagikan kepada 25 provinsi penghasil cukai dan/ atau penghasil tembakau.

Sedangkan Kabupaten Kudus pada tahun 2021, mendapatkan alokasi Anggaran DBHCHT tahun 2022 yang diterima Kabupaten Kudus sebesar Rp177 miliar mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp155,53 miliar, dimana penggunaannya harus sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dwi Yusi Sasepti diruang kerjanya (10/6) menjelaskan, sesuai ketentuan peraturan Menteri Keuangan bahwa hanya 5 program yang dapat didanai dari anggaran DBHCHT tersebut, dan besaran perprogram di sesuaikan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Baca juga  Bangkit Dari Pandemi, Kudus Intip Inovasi Provinsi Bali

“Pada tahun 2022 ini, tidak semua program kegiatan Pemkab Kudus dapat dibiayai dari anggaran DBHCT, semua program dan kegiatan harus mendasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau”, jelasnya.

Lanjutnya, untuk program dan kegiatan sosialisasi ketentuan tentang cukai yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung penegakan hukum, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan warga masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan tentang cukai. Utamanya agar tidak ada lagi yang memproduksi, menjual, mengedarkan dan membeli produk yang illegal, karena hal tersebut melanggar Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, utamaya pada pasal 54 dan pasal 56.

“kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan mendasarkan pada pasal 2, pasal 3 dan pasal 7, 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau’, tandasnya. (ist*)

Admin, 10 Juni 2022

Bagikan :